Friday, January 27, 2017

La Saluru Dicopot dari Jabatan Ketua Panwas Buton

Tags


Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencopot La Saluru dari jabatannya sebagai ketua Panwas Kabupaten Buton. Ia sekaligus mendapat sanksi berupa peringatan keras. Sanksi peringatan keras juga dijatuhkan terhadapMansur Maora, anggota Panwas setempat.


Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan enam Putusan, Rabu (25/1) pukul 10.00 WIB.  Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Saut H Sirait, dan Ida Budiati. PengaduJusrin, dan pihak Teradu I La Saluru, Teradu II Mansur Maora, dan Teradu IIIDarwin, masing-masing selaku ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Buton.

Dalam pertimbangan majelis yang dibacakan oleh Nur Hidayat Sardini, para Teradu sebagai Panwas Kabupaten Buton dalam Keputusan Musyawarah, mengabulkan permohonan Pemohon bakal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Hamin-Farid Bachmid. Para Teradu membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.4335532/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 dan No. 44/Kpts/KPU-Kab.026.433532/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan 1 (Satu) Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk memperpanjang masa pendaftaran. Perintah pembatalan Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.4335532/Tahun 2016 berangkat dari pertimbangan yang mengesahkan Form B-1 KWK dukungan partai politik PKPI kepada bakal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Hamin-Farid Bachmid yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa.Pengesahan dukungan a quo dikonstruksi di atas argumentasi hak untuk mencalonkan (right to be candidate) dengan menggunakan dalil-dalil Peraturan Perundang-Undangan yang dinilai para Teradu tidak konsisten antara satu aturan dengan aturan lainnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai rumusan konsep nomenklatur “Pimpinan Partai”.

 Kesimpulan para Teradu menurut DKPP, merupakan bentuk ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan Para Teradu dalam membaca secara teliti Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 huruf d angka 3,” jelas Nur Hidayat Sardini.

Selain itu, lanjut dia, tindakan Teradu I dan II melakukan perjalanan dinas bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Buton dalam rangka konsultasi ke Bawaslu RI ke Jakarta dalam keadaan normal untuk suatu urusan kedinasan bukan suatu permasalahan etik. Akan tetapi perjalanan dinas yang dilakukan di saat terdapat fungsi, tugas dan wewenang utama sebagai pengawas yang wajib ditunaikan dalam mengawasi tahapan pendaftaran pasangan calon yang sedang berlangsung merupakan suatu pelanggaran etik sebagai pengawas pemilu. Di masa-masa situasi genting  menurut DKPP, seharusnya Teradu I dan Teradu II tetap berada di tempat dan tidak meninggalkan lokasi sampai semua keadaan yang menjadi lingkup tanggungjawabnya dipastikan teratasi.

 “Kelalaian atas tugas-tugas utama Teradu I dan Teradu II sebagai Pengawas Pemilu semakin terakumulasi atas tindakannya tidak segera kembali ke Buton setelah tugas perjalan dinas selesai tetapi justru melanjutkan perjalanan ke Bali untuk menghadiri promosi Doktor Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.

Lanjut Nur Hidayat Sardini, tindakan Teradu I dan II merupakan pengabaian tugas pokok yang tidak dapat dibenarkan menurut etika. Sebab tindakan Teradu I dan Teradu II menurut DKPP berimplikasi terhadap menurunnya martabat dan kehormatan sebagai penyelenggara pemilu profesional dalam mewujudkan pilkada berintegritas.

Teradu I dan Teradu II terbukti telah mengabaikan tugas dan kewajiban utama sebagai Pengawas Pemilu dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara etis. Sebagai Penyelenggara Pemilu Teradu I dan Teradu II seharusnya lebih mengutamakan tugas dan kewajibannya daripada mengikuti kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangannya,” kata NHS, sapaan akrab Nur Hidayat Sardini.

Dalam perkara ini, Pengadu yang mendalilkan bahwa para Teradu  telah berbuat tidak adil dan tidak profesional dalam mengeluarkan Keputusan Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Hamin-Farid Bahmid. Para Teradu mengabaikan bukti dan fakta-fakta persidangan dengan menyatakan Formulir B-1 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa sah. Selain itu Teradu I yang bertindak sebagai pimpinan Musyawarah Sengketa masih memiliki hubungan keluarga dengan LO Pemohon Sengketa atas nama La Asiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Pengadu menyatakan bahwa Teradu III telah sengaja tidak hadir dalam Musyawarah Sengketa tanggal 2-4 November 2016.

Sambung Nur Hidayat, ketidakhadiran Teradu III dalam Musyawarah Sengketa tanggal 2-4 November 2016, menurut DKPP bukan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketidakhadiran Teradu III dalam Musyawarah Sengketa oleh karena menghadiri rapat dengan Tim Sentra Gakkumdu membahas tindak lanjut Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 09/LP/PILKADA-BUTON/X/2016. Menurut DKPP hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Teradu III yang juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  “DKPP merehabilitasi Teradu III atas nama Darwis selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Buton,” pungkasnya. [rilis dkpp]

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon